Jambarpost.com Bungo Pemerintah RI lewat Kementerian Sosial (Kemensos) RI sudah tentunya setiap Tahun menganggarkan anggaran untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak para penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial (Rehsos).
Dari penelusuran Tim Media Jambarpost dilapangan menemukan beberapa sumber yang berstatus penyandang disabilitas yang ada di wilayah kabupaten Bungo, menuturkan secara langsung maupun melalui WhatsApp pribadi masing-masing penyandang Disabilitas di kabupaten Bungo kepada media Jambarpost, begini Pengakuan dari sumber yang enggan disebutkan namanya Saya ingin Hak disabilitas Di Kabupaten Bungo ini Benar benar terpenuhi, Saya salah seorang penyandang Disabilitas, sama sekali tidak pernah menerima bantuan disabilitas dari dinas sosial kabupaten Bungo, tutup sumber yang enggan disebutkan namanya.
Dari sumber yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kepada media Jambarpost melalui pesan WhatsApp, kami atas nama DPC- PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) di Kabupaten Bungo sama sekali tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah kabupaten Bungo, bukan bantuan bae tapi beberapa kali kami pengurus DPC PPDI Kabupaten Bungo mengajukan permohonan kepada dinas SOSP2KBP3A Tidak pernah Direspon oleh dinas sosial tu, Hanya bisa ditemukan hanya didalam mimpi, tutup sumber yang enggan disebutkan namanya.
Dari pemberitaan Media Jambarpost sebelumnya Salah seorang sumber Bernama M. Aswan beralamat di Kelurahan sungai Binjai Dikolom komentar Facebook milik nya mengomentari tentang sebuah berita dari media jambarpost sebelumnya anggaran Disabilitas Didinas Sosial Bungo dipertanyakan PLT kadis sosial Ngan berkomentar alias Bungkam, M.Aswan angkat bicara Sayo penyandang disabilitas (lumpuh total) sejak tahun 1995 Hingga sampai sekarang Sayo tidak pernah terima bantuan apapun dari pemerintah Kabupaten Bungo.
Padahal Sayo salah satu nya penyandang Disabilitas Propinsi Jambi yang menerima penghargaan (HKSN) Dari pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014.
Makna HKSN sangat penting untuk diwujudkan agar bisa melekat pada kehidupan bermasyarakat saat ini. Wujud dari makna Hari Kesetiakawanan Sosial itu sendiri diantaranya.
Mewujudkan masyarakat yang saling peduli, berbagi dan toleransi antar sesama.
Menyadarkan masyarakat akan pentingnya peduli antar sesama khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan atau pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Untuk diketahui setiap tahun Sayo sering diminta Poto kopi KK dan KTP oleh petugas dari dinas sosial Bungo ketika saya tanya dengan petugas yang datang kata nya untuk pendataan mana tau besok ada bantuan, tutup M. Aswan.
Diminta kepada Gubernur Propinsi Jambi untuk evaluasi kinerja Kadis Dinas sosial Bungo, diminta kepada Badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi Jambi (BPK) , Kejaksaan Negeri Bungo serta intansi terkait untuk meninjau ulang anggaran serta peruntukan anggaran penyandang Disabilitas didinas Sosial kabupaten Bungo. (Edi)
