Mirisnya proyek yang menelan anggaran yang begitu besar dikerjakan oleh rekan kontraktor ini diduga melanggar UU nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, UU nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan sehingga bisa berisiko terhadap pekerja dan lingkungan.
Dalam pantauan Tim media jambarpost dilapangan, komfirmasi langsung dengan salah seorang pelaksa proyek tersebut tentang mempertanyakan tentang mengapa semua pekerja tidak menguntungkan APD, dan tidak terlihat disekitar proyek tersebut spanduk tentang (K3) dengan singkat pelaksana proyek dilapangan menjawab,Sayo tidak tahu.tutur pekerja dilapangkan kepada tim media jambarpost dilapangan.
Diduga rekan kontraktor melanggar /tabrak UU nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi , UU nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan sehingga berisiko terhadap pekerja dan lingkungan.
Diduga lemahnya pengawasan ini diketahui sejak dimulainya pekerjaan hingga sampai kini tidak ada pekerja dilapangkan memakai alat perlindung diri (APD)
UU nomor 2 Tahun 2017 pasal 52 menyebutkan penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi harus memenuhi standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan berkelanjutan penyedia jasa konstruksi harus sesuai dengan perjanjian kontrak
Pasal 96 ayat 1 penyedia jasa konstruksi dapat dikenakan sanksi administrasi mulai teguran tertulis, penghentian sementara konstruksi, hingga pencabutan izin. (Nover)
